Minta Maaf Usai Rumah Dijarah, Menkeu Sri Mulyani: Bismillah, Kami Perbaiki (Foto/Aldhi Chandra/SindoNews).
Usai kediaman Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Jalan Mandar, Bintaro Sektor III, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan orang tak dikenal pada Minggu (31/08/2025) yang lalu. Hal itu berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, tampak sekelompok massa masuk ke dalam rumah dan membawa sejumlah barang dari kediaman tersebut.
Akibat insiden yang memilukan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta maaf kepada publik. Dirinya menyadari masih banyak kekurangan dalam menjalankan tugas negara, juga berkomitmen akan terus memperbaiki hal tersebut.
“Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terus menerus. Semoga Allah SWT memberkahi dan melindungi Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia,” tulisnya melalui unggahan Instagram @smindrawati, dilihat Sumut Pedia pada Senin (01/09/2025).
Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, serta dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah penjarahan tersebut.”Terima kasih atas simpati, doa, kata-kata bijak, dan dukungan moral semua pihak dalam menghadapi musibah ini,” imbuhnya.
Ia mengaku sangat memahami yang terjadi padanya adalah risiko dari tugas sebagai pejabat negara. Sebab, tak semua masyarakat setuju dengan kebijakan yang diambil.
“Saya memahami membangun Indonesia adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah, terjal, dan sering berbahaya. Para pendahulu kita, telah melalui itu. Politik adalah perjuangan bersama untuk tujuan mulia kolektif bangsa, tetap dengan etika dan moralitas yang luhur. Sebagai pejabat negara saya disumpah untuk menjalankan UUD 1945 dan semua UU. Ini bukan ranah atau selera pribadi,” jelasnya.
Ia menjelaskan Undang-undang disusun melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan partisipasi masyarakat secara terbuka dan transparan. Oleh sebab itu, apabila ada ketidakpuasan dengan kebijakan pemerintah, maka dapat dilakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi.
“Bila Pelaksanaan UU menyimpang dapat membawa perkara ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung. Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Pasti belum dan tidak sempurna. Tugas kita terus memperbaiki kualitas demokrasi dengan beradab tidak dengan anarki, intimidasi serta represi,” imbuhnya.
Ia memastikan dirinya selalu melakukan tugas negara dengan amanah, kejujuran, integritas, kepantasan dan kepatutan, profesional, transparan, akuntabel, dan tidak korupsi.
“Ini adalah kehormatan dan sekaligus tugas luar biasa mulia. Tugas tidak mudah dan sangat kompleks, memerlukan wisdom, empati, kepekaan mendengar dan memahami suara masyarakat. Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa Indonesia,” terangnya.
Sri Mulyani menyebutkan segala kritik hingga makian yang disampaikan oleh masyarakat akan menjadi langkah pembenahan diri, terutama Kementerian Keuangan dalam membuat kebijakan.
“Terimakasih kepada seluruh masyarakat umum termasuk netizen, guru, dosen, mahasiswa, media massa, pelaku usaha UMKM, Koperasi, usaha besar, dan semua pemangku kepentingan yang terus menerus menyampaikan masukan, kritikan, sindiran bahkan makian, juga nasihat. Juga doa dan semangat untuk kami berbenah diri. Itu adalah bagian dari proses membangun Indonesia,” kata dia.
Sri Mulyani juga meminta agar seluruh masyarakat bisa saling bergandengan menjaga dan membangun Indonesia. Demonstrasi boleh dilakukan, namun tidak boleh sampai menjarah, membakar hingga melukai.
“Mari kita jaga dan bangun Indonesia bersama, tidak dengan merusak, membakar, menjarah, memfitnah, pecah belah, kebencian, kesombongan, dan melukai dan mengkhianati perasaan publik,” pungkasnya.
(Ajs)
